Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan
A. Latar Belakang Pendidikan KewarganegaraanPerjalanan panjang sejarah Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan , kemudia dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda yang sesuai dengan zamannya. kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa ang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaain nilai-nilai dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah nusantara.
Semangat
perjuangan bangsa yang telah ditunjukkan pada kemerdekaan 17 Agustus
1945 tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan YME
dan keikhlasan untuk berkorban. Nilai-nilai perjuangan itu kini telah
mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Semangat perjuangan bangsa telah mengalami
penurunan pada titik yang kritis. Hal ini disebabkan antara lain oleh
pengaruh globalisasi.
B. Kompetisi yang diharapkan
UU No. 2 Thn 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyebutkan bahwa isi pendidikan yang memuat pendidikan
Pancasila, Agama, dan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan
dikembangkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
1. Hakikat Pendidikan
Masyarakat
dan pemerintah suatu Negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup
serta kehidupan generasi selanjutnya secara berguna dan bermakna.
2. Kemampuan warga Negara
Untuk hidup berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi perkembangan. Perubahan masa depannya, suatu Negara sangant memerlukan pembekalan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang berdasarkan nilai pancasila ,
nilai keagamaan , dan nilai perjuangan bangsa.
3. Menumbuhkan wawasan warga Negara
Kualitas warga Negara tergantung terutama pada keyakinan dan pegangan hidup mereka dalam bernegara dan bermasyarakat.
4. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Rakyat
Indonesia, melalui majelis perwakilannya, menyatakan bahwa: pendidikan
nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk
meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan
manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada
tuhan yang maha esa.
C. Pengertian Bangsa dan Negara
1. Pengertian bangsaBangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan,adat,bahasa sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bangsa dan wilayah tertentu di muka bumi. Jadi Bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah Indonesia.
2. Pengertian Negara
Negara
adalah suatu organisasai dan sekelompok atau beberapa kelompok manusia
yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya
satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok
atau beberapa kelompok manusia tersebut.
3. Teori terbentuknya Negara
- Teori hukum alam
- Teori ketuhanan
- Teori perjanjian
4. Unsur Negara
a. Bersifat konstitutif
Ini berarti Negara tersebut terdapat wilayah yang meliputi udara, darat dan perairan.
b. Bersifat deklaratif
Sifat
ini ditunjukan dengan adanya tujuan Negara, undang-undang dasar,
pengakuan dari Negara lain baik secara “de jure” maupun “de facto” dan
masuknya Negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa.
D. Demokrasi
1. Konsep Demokrasi
Demokrasi dalah sebuah bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan.
Demokrasi dalah sebuah bentuk kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan.
2. Bentuk Demokrasi
a. Pemerintahan Monarki
b. Pemerintahan Republik
Menurut John Locke :
a. Kekuasaan Legislatif
b. Kekuasaan Eksekutif
c. Kekuasaan Federatif
Menurut Montesque :
a. Badan Legislatif
b. Badan Eksekutif
c. Badan Yudikatif
a. Badan Legislatif
b. Badan Eksekutif
c. Badan Yudikatif
3. Klasifikasi Sistem Pemerintahan
Model system pemerintahan Negara ada 4 macam:
a. Sistem Pemerintahan diktaktor
b. Sistem Pemerintahan parlementer
c. Sistem Pemerintahan presidential
d. Sistem Pemerintahan campuran
a. Sistem Pemerintahan diktaktor
b. Sistem Pemerintahan parlementer
c. Sistem Pemerintahan presidential
d. Sistem Pemerintahan campuran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar